Posisi Ganjar di PDIP Sangat Jelas sebagai Petugas Partai, Bukan Petugas Rakyat

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyebut sosok calon presiden (capres) dari PDIP Ganjar Pranowo sejatinya adalah seorang petugas partai, bukan petugas rakyat.

“Ya kan sangat jelas posisi di PDIP begitu, Jokowi petugas partai, Ganjar petugas partai begitu. Itu kan sangat jelas perintahnya seperti itu, jadi saya melihatnya Ganjar memang petugas partai, itu resmi oleh Megawati disematkan,” kata Ujang kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Senin (26/6/2023).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menekankan, mestinya Ganjar bisa menjadi petugas rakyat. Namun, menurut Ujang, sebutan petugas rakyat sudah disematkan pada kubu mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merupakan bakal capres usungan Partai NasDem, Demokrat, dan PKS.

“Mestinya menjadi petugas rakyat ya, tetapi petugas rakyat itu kan sudah diambil oleh kubu Anies. Menganggap Anies sebagai petugas rakyat, karena bagian daripada, katakan lah antitesa dari petugas partai yang dimiliki atau disematkan kepada Ganjar,” ungkap Ujang menerangkan.

“Kalau PDIP memang istilahnya petugas partai yang sudah disematkan PDIP kepada Jokowi di masa lalu dan sekarang, dan kepada Ganjar di masa sekarang dan akan datang mungkin,” tambah dia.

Lebih jauh Ujang menilai bahwa petugas partai dalam pandangan PDIP untuk mengunci gerak para kadernya. “Istilah PDIP untuk menjaga ya, untuk mengawal, dan untuk mengunci kadernya yang diberi tugas katakan lah capres untuk taat dan patuh pada PDIP khususnya pada Megawati,” ujar Ujang.

“Agar tidak ‘main’ kecsana kemari, tidak main dua kaki, tidak jalan sendiri. Jadi mengikuti arahan, kebijakan garis partai. Kelihatannya yang diingin dilakukan oleh Megawati seperti itu,” sambungnya.

Sedangkan jika berkaca pada pandangan publik terkait ‘petugas partai’, Ujang menyebut hal ini akan dimaknai secara negatif. “Jadi saya melihatnya kalau saat petugas partai mungkin positif di internal PDIP, tapi agak sedikit negatif ya dalam pandangan publik, karena dianggapnya saat patuh, manut pada partai,” kata dia.

Jadi, lanjut Ujang, seolah-olah menjadi Presiden hanya kepentingan partai saja, bukan untuk kepentingan bangsa dan negara. “Karena itu yang menjadi negatif di mata publik,” tegas Ujang.

Oleh karena itu, menurut Ujang, lebih bagus jika seseorang bisa memposisikan diri baik sebagai petugas partai maupun petugas rakyat.

“Kalau petugas partai kebutuhannya untuk partai, tapi kalau petugas rakyat ya rakyatnya yang berdaulat, rakyatnya yang harus didukung, rakyat yang harus diayomi, rakyat yang harus diprioritaskan dibanding dengan parpol maupun kelompok lainnya,” beber Ujang.